Secara teoritis, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi fondasi dari tata kelola pemerintahan yang welas kasih—sebuah wujud nyata kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Namun pada praktiknya, rezim yang berkuasa saat ini telah mengubah inisiatif ini, dari yang seharusnya sebuah program yang bermanfaat untuk orang banyak, menjadi instrumen pemenangan petahana untuk Pemilu 2029.
Terlebih lagi, fitur yang paling menonjol dari program ini tidak lagi semata-mata tentang memberi makan rakyat, tetapi lebih tentang membungkam kritik. Hal ini dilakukan melalui manuver politik yang opresif: mempersenjatai rasa syukur (weaponizing gratitude). Dengan membingkai setiap kritik terhadap program MBG sebagai tindakan tidak bersyukur, rezim tidak sekedar menepis keberatan; mereka sedang melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (power abuse), dengan bermain peran seolah-olah mereka adalah Tuhan—menyamakan program bantuan negara yang bersifat transaksional dengan utang moral yang tak boleh digugat. Ini bukanlah good governance; ini adalah subversi berbahaya atas relasi antara rakyat dan pemerintah.
Ketika warga negara, ekonom, atau pakar kesehatan masyarakat mengemukakan kekhawatiran yang sah mengenai keberlanjutan fiskal program, kegagalan logistik, atau potensi korupsi, respons dari kubu rezim seringkali seragam: tukang kritik itu tidak tahu terima kasih. Pesan yang tersirat adalah bahwa tindakan menerima makanan seharusnya membatalkan hak untuk bertanya. Dengan memposisikan diri sebagai dermawan, rezim berusaha menciptakan hierarki moral di mana pemerintah adalah orangtua yang memberi segalanya, sementara rakyat adalah anak peminta yang harus menerima apa pun tanpa keluh kesah. Narasi ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip negara republik yang demokratis, di mana rakyat adalah pemilik kedaulatan yang memiliki hak untuk mengawasi, bukan sekadar penerima pasif.
Mengkritik program pemerintah bukanlah tindakan tidak tahu terima kasih; kritik adalah tindakan patriotik. Demokrasi yang sehat bertumpu pada prinsip akuntabilitas. Ketika pemerintah meluncurkan inisiatif berskala besar yang dibiayai uang rakyat, mereka memiliki kewajiban etis untuk memastikan efektivitasnya. Melabeli kritik kebijakan sebagai "tidak bersyukur" berarti berargumen bahwa niat baik saja sudah cukup untuk membebaskan pemerintah dari tanggung jawab untuk bekerja dengan baik.
Logika ini sangat berbahaya. Jika kita tidak diizinkan untuk mempertanyakan apakah anggaran dikorupsi, apakah makanan memenuhi standar gizi, atau apakah program ini menciptakan ketergantungan yang tidak sehat, maka kita tidak sedang dipimpin—kita sedang dikelola. Kita disuruh bersyukur atas nasi yang diberikan, sementara hak kita untuk bersuara dalam perhelatan demokrasi ini dicabut. Strategi rezim ini adalah menyamakan kebijakan dengan kebajikan, sehingga program tersebut ditempatkan di luar jangkauan pengawasan publik.
Lebih jauh lagi, dengan memposisikan diri sebagai satu-satunya pemberi kebutuhan pokok, rezim ini terlibat dalam bentuk kesombongan mesianik—mereka "bermain peran menjadi Tuhan (playing God)". Ketika pejabat pemerintah menuntut rasa syukur atas makanan, secara halus mereka menyiratkan bahwa hak rakyat untuk mendapatkan pangan hanya ada karena kemurahan hati rezim yang sedang berkuasa.
Itu adalah distorsi realitas yang menyesatkan. Dalam negara yang berfungsi dengan baik, akses terhadap makanan bergizi adalah hak yang harus dipenuhi pemerintah kepada rakyat yang membiayai negara. Itu bukanlah hadiah dari partai penguasa. Memperlakukan hak sebagai hadiah berarti mengangkat rezim di atas konstitusi yang seharusnya mereka junjung. Ini mengindikasikan bahwa di dalam benak penguasa, pemerintah bukanlah pelayan rakyat, melainkan tuan yang kemurahan hatinya tak boleh dipertanyakan. Ini adalah bahasa monarki, bukan republik.
Rezim yang mengklaim superioritas moral karena memberi makan rakyat, sambil secara bersamaan menghancurkan kemampuan rakyat untuk mengkritik cara pemberiannya, membuktikan bahwa mereka tidak lebih baik dari setumpuk kotoran—sebuah struktur yang, meskipun tampak normal di permukaan, pada dasarnya korup, busuk, dan tidak memiliki legitimasi demokratis.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebenarnya dari sebuah pemerintah bukanlah tentang apakah mereka memulai program yang populer, tetapi bagaimana mereka merespons kritik terhadap program tersebut. Dengan mempersenjatai rasa syukur, rezim yang berkuasa saat ini telah mengungkap prioritas mereka: mereka lebih mengutamakan kesetiaan dan pembungkaman daripada keadilan dan demokrasi.
Program MBG, jika ditelanjangi lapisan-lapisan propaganda-nya, telah terbukti menjadi kendaraan untuk patronase politik dan intimidasi moral. Warga negara harus menolak paradigma ini. Kita harus menolak pilihan palsu antara menerima makanan atau menerima penindasan.
Pemerintah yang membungkam rakyatnya dengan remah-remah makanan bukanlah pemerintah yang patut disyukuri; ia adalah pemerintah yang harus dimintai pertanggungjawaban. Kita bukan tidak tahu terima kasih karena menuntut yang lebih baik. Kita adalah warga negara yang menjalankan tugas tertinggi kita: memastikan bahwa pemerintah melayani rakyat, bukan sebaliknya.
Catatan: esai ini ditulis dengan menggunakan AI.
