Masyarakat Belajar

Pada tahun 2026, Indonesia telah memasuki tahap baru dalam transformasi digital. Berdasarkan Survei Profil Internet Indonesia yang dirilis APJII, sekitar 81,7% penduduk Indonesia telah terhubung ke internet, atau lebih dari 235 juta orang. Internet bukan lagi sekadar pelengkap kehidupan sehari-hari, melainkan infrastruktur yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga interaksi sosial.

Namun, semakin luasnya konektivitas tidak serta-merta menjadikan masyarakat semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi. Justru tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Jika satu dekade lalu perhatian banyak tertuju pada akses terhadap informasi, kini persoalannya bergeser menjadi kemampuan membedakan informasi yang kredibel dari yang menyesatkan, menghadapi banjir konten yang diproduksi secara otomatis oleh artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, menjaga keamanan data pribadi, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Dua sisi dampak perkembangan teknologi semakin nampak di era AI. Di satu sisi, AI membuka peluang besar untuk belajar, bekerja, dan berkreasi dengan lebih produktif. Seorang pelajar dapat memperoleh penjelasan mengenai konsep fisika dalam hitungan detik. Seorang petani dapat memperoleh rekomendasi budidaya berdasarkan kondisi cuaca. Pelaku UMKM dapat membuat materi promosi tanpa harus memiliki keahlian desain grafis. Teknologi semakin demokratis dan semakin mudah diakses.

Di sisi lain, teknologi yang sama juga mempermudah penyebaran informasi yang keliru, manipulasi gambar dan video, penipuan digital, hingga konten yang sengaja dirancang untuk memancing emosi bukan untuk memperkaya pemahaman. Algoritma media sosial cenderung menghadirkan informasi yang menarik perhatian, bukan selalu yang paling benar. Dalam situasi seperti ini, tantangan masyarakat digital bukan lagi kekurangan informasi, melainkan kelebihan informasi yang belum tentu dapat dipercaya.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap teknologi, melainkan apakah kita telah memiliki kapasitas untuk memanfaatkannya secara bijaksana. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak cukup dicari melalui regulasi atau pengembangan media dan teknologinya semata. Yang jauh lebih mendasar adalah membangun masyarakat yang terus belajar.

Belajar pada hakikatnya adalah proses ketika seseorang melakukan pembentukan identitas dirinya melalui proses tawar menawar di dalam lingkup sosial di mana dia berada. Dalam dunia yang berubah sangat cepat, belajar tidak lagi berhenti setelah seseorang lulus dari sekolah atau perguruan tinggi. Pengetahuan terus berkembang, teknologi terus berubah, dan tantangan sosial terus berganti. Karena itu, belajar harus dipandang sebagai kebiasaan sepanjang hayat.

Masyarakat yang belajar bukanlah masyarakat yang seluruh anggotanya memiliki tingkat pendidikan tinggi. Sebaliknya, masyarakat yang belajar adalah masyarakat yang memelihara rasa ingin tahu, terbuka terhadap gagasan baru, bersedia mengubah pendapat ketika menemukan bukti yang lebih baik, dan saling berbagi pengetahuan untuk memecahkan persoalan bersama. Kemajuan suatu bangsa pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh budaya belajar masyarakatnya.

Dalam konteks Indonesia saat ini, setidaknya terdapat tiga komponen yang memegang peranan penting dalam membangun masyarakat yang belajar: keluarga, sekolah, serta media dan platform digital.

Komponen pertama sekaligus yang paling mendasar adalah keluarga. Hampir seluruh kebiasaan belajar seseorang bermula dari lingkungan keluarga. Anak-anak belajar jauh lebih banyak melalui apa yang mereka lihat di sekitar mereka dibandingkan melalui apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, orang tua tidak cukup hanya mengingatkan anak agar menggunakan internet secara bijak, tetapi perlu menunjukkan contoh bagaimana teknologi digunakan untuk hal-hal yang produktif.

Di banyak rumah saat ini, gawai telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tantangannya bukan lagi bagaimana membatasi keberadaan teknologi, melainkan bagaimana membangun budaya penggunaannya. Anak-anak perlu melihat bahwa telepon pintar tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga untuk berkarya, membaca, mencari pengetahuan, berdiskusi, atau mengembangkan keterampilan baru. Ketika orang tua memperlihatkan kebiasaan belajar, anak akan menangkap pesan bahwa belajar merupakan bagian alami dari kehidupan.

Keluarga juga merupakan tempat pertama anak belajar berdialog. Di era media sosial, kemampuan berdiskusi dengan penuh rasa hormat menjadi semakin penting. Perbedaan pendapat sering kali berubah menjadi permusuhan karena orang terbiasa bereaksi sebelum memahami. Padahal kemampuan mendengar, mengajukan pertanyaan, serta menghargai sudut pandang orang lain merupakan fondasi kehidupan demokratis.

Lebih jauh lagi, keluarga memiliki peran penting dalam membangun literasi digital. Anak perlu memahami bahwa tidak semua informasi yang muncul di internet adalah benar. Mereka perlu dibiasakan memeriksa sumber informasi, membandingkan berbagai referensi, dan bertanya sebelum mempercayai atau membagikan suatu berita. Kebiasaan sederhana seperti ini akan menjadi bekal penting ketika mereka hidup di tengah dunia yang dipenuhi konten hasil kecerdasan buatan dan algoritma media sosial.

Komponen kedua adalah sekolah. Selama bertahun-tahun, sekolah sering dipandang sebagai tempat mentransfer pengetahuan dari guru kepada murid. Pandangan tersebut semakin sulit dipertahankan ketika hampir seluruh informasi dapat ditemukan melalui internet. Jika informasi tersedia di mana-mana, maka nilai utama sekolah tidak lagi terletak pada penyampaian informasi, melainkan pada pembentukan cara berpikir.

Sekolah perlu menjadi tempat di mana peserta didik belajar mengajukan pertanyaan yang baik, mengevaluasi bukti, menyusun argumen secara logis, bekerja sama dengan orang lain, serta menghasilkan solusi kreatif terhadap persoalan nyata. Keterampilan-keterampilan tersebut jauh lebih sulit digantikan oleh mesin dibandingkan kemampuan menghafal fakta.

Dalam konteks AI, sekolah juga memiliki tanggung jawab baru. Kehadiran AI bukan alasan untuk melarang teknologi secara total, tetapi menjadi kesempatan untuk mengajarkan penggunaannya secara bertanggung jawab. Peserta didik perlu memahami kapan AI dapat membantu proses belajar dan mengapa mereka harus membangun kapasitas berpikir kritis mereka sendiri. Mereka juga perlu belajar bahwa hasil keluaran AI bukanlah kebenaran mutlak, melainkan bahan awal yang tetap harus diperiksa, diuji, dan dipertanggungjawabkan.

Sekolah juga merupakan ruang sosial yang unik. Di dalamnya, anak-anak bertemu dengan teman yang memiliki latar belakang keluarga, agama, budaya, kemampuan, maupun cara berpikir yang berbeda. Di sinilah mereka belajar bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kenyataan yang harus dikelola dengan saling menghormati. Masyarakat yang belajar membutuhkan warga yang mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda, bukan hanya dengan mereka yang sepakat.

Komponen ketiga adalah media dan platform digital. Jika dahulu media massa menjadi pintu utama masyarakat memperoleh informasi, kini ruang publik jauh lebih kompleks. Informasi diproduksi oleh jurnalis, akademisi, pemerintah, perusahaan, kreator konten, bahkan oleh sistem kecerdasan buatan. Setiap orang dapat menjadi produsen sekaligus penyebar informasi hanya dengan beberapa sentuhan pada layar telepon genggam.

Perubahan tersebut membawa peluang sekaligus tanggung jawab yang lebih besar. Media profesional tetap memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk membangun ekosistem informasi yang sehat melalui transparansi algoritma, perlindungan terhadap pengguna, serta upaya membatasi penyebaran konten yang berbahaya.

Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna juga tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya. Budaya berbagi informasi perlu diimbangi dengan budaya melakukan verifikasi. Kecepatan menyebarkan informasi tidak boleh mengalahkan ketelitian memeriksa kebenarannya. Dalam dunia digital, setiap orang pada hakikatnya telah menjadi bagian dari ekosistem media. Apa yang kita bagikan, komentari, atau dukung akan ikut menentukan kualitas ruang publik.

Ada satu kecenderungan lain yang patut menjadi perhatian. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konten yang membangkitkan kemarahan, ketakutan, atau konflik cenderung lebih mudah menyebar dibandingkan konten yang informatif. Karena itu, membangun masyarakat yang belajar juga berarti membangun budaya komunikasi yang lebih sehat. Kita memerlukan lebih banyak konten yang menumbuhkan rasa ingin tahu, menginspirasi kolaborasi, memperlihatkan praktik baik, dan membuka ruang dialog yang konstruktif. Ruang digital seharusnya menjadi tempat masyarakat bertumbuh bersama, bukan sekadar arena pertarungan opini.

Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Teknologi tidak secara otomatis membuat masyarakat menjadi lebih maju ataupun lebih mundur. Arah perkembangan masyarakat tetap ditentukan oleh kualitas manusia yang menggunakannya. Kecerdasan buatan, internet berkecepatan tinggi, dan berbagai inovasi digital hanya akan menghasilkan kemajuan apabila didukung oleh masyarakat yang memiliki budaya belajar yang kuat.

Membangun masyarakat yang belajar bukanlah pekerjaan satu institusi. Ia merupakan tanggung jawab bersama yang dimulai dari keluarga, diperkuat oleh sekolah, dan dipelihara melalui media serta platform digital yang sehat. Ketiga komponen tersebut saling melengkapi dalam membentuk warga yang mampu berpikir kritis, belajar sepanjang hayat, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Jika budaya belajar terus tumbuh di tengah masyarakat, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi bangsa yang menguasai teknologi, tetapi juga bangsa yang mampu mengarahkan teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama. Di era AI, ukuran kemajuan bukanlah tentang seberapa canggih teknologi yang kita miliki, melainkan seberapa bijaksana masyarakat memanfaatkannya.

Klaim Basi Embege: Mempersenjatai Rasa Syukur

Secara teoritis, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi fondasi dari tata kelola pemerintahan yang welas kasih—sebuah wujud nyata kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Namun pada praktiknya, rezim yang berkuasa saat ini telah mengubah inisiatif ini, dari yang seharusnya sebuah program yang bermanfaat untuk orang banyak, menjadi instrumen pemenangan petahana untuk Pemilu 2029. 

Terlebih lagi, fitur yang paling menonjol dari program ini tidak lagi semata-mata tentang memberi makan rakyat, tetapi lebih tentang membungkam kritik. Hal ini dilakukan melalui manuver politik yang opresif: mempersenjatai rasa syukur (weaponizing gratitude). Dengan membingkai setiap kritik terhadap program MBG sebagai tindakan tidak bersyukur, rezim tidak sekedar menepis keberatan; mereka sedang melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (power abuse), dengan bermain peran seolah-olah mereka adalah Tuhan—menyamakan program bantuan negara yang bersifat transaksional dengan utang moral yang tak boleh digugat. Ini bukanlah good governance; ini adalah subversi berbahaya atas relasi antara rakyat dan pemerintah.

Ketika warga negara, ekonom, atau pakar kesehatan masyarakat mengemukakan kekhawatiran yang sah mengenai keberlanjutan fiskal program, kegagalan logistik, atau potensi korupsi, respons dari kubu rezim seringkali seragam: tukang kritik itu tidak tahu terima kasih. Pesan yang tersirat adalah bahwa tindakan menerima makanan seharusnya membatalkan hak untuk bertanya. Dengan memposisikan diri sebagai dermawan, rezim berusaha menciptakan hierarki moral di mana pemerintah adalah orangtua yang memberi segalanya, sementara rakyat adalah anak peminta yang harus menerima apa pun tanpa keluh kesah. Narasi ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip negara republik yang demokratis, di mana rakyat adalah pemilik kedaulatan yang memiliki hak untuk mengawasi, bukan sekadar penerima pasif.

Mengkritik program pemerintah bukanlah tindakan tidak tahu terima kasih; kritik adalah tindakan patriotik. Demokrasi yang sehat bertumpu pada prinsip akuntabilitas. Ketika pemerintah meluncurkan inisiatif berskala besar yang dibiayai uang rakyat, mereka memiliki kewajiban etis untuk memastikan efektivitasnya. Melabeli kritik kebijakan sebagai "tidak bersyukur" berarti berargumen bahwa niat baik saja sudah cukup untuk membebaskan pemerintah dari tanggung jawab untuk bekerja dengan baik. 

Logika ini sangat berbahaya. Jika kita tidak diizinkan untuk mempertanyakan apakah anggaran dikorupsi, apakah makanan memenuhi standar gizi, atau apakah program ini menciptakan ketergantungan yang tidak sehat, maka kita tidak sedang dipimpin—kita sedang dikelola. Kita disuruh bersyukur atas nasi yang diberikan, sementara hak kita untuk bersuara dalam perhelatan demokrasi ini dicabut. Strategi rezim ini adalah menyamakan kebijakan dengan kebajikan, sehingga program tersebut ditempatkan di luar jangkauan pengawasan publik.

Lebih jauh lagi, dengan memposisikan diri sebagai satu-satunya pemberi kebutuhan pokok, rezim ini terlibat dalam bentuk kesombongan mesianik—mereka "bermain peran menjadi Tuhan (playing God)". Ketika pejabat pemerintah menuntut rasa syukur atas makanan, secara halus mereka menyiratkan bahwa hak rakyat untuk mendapatkan pangan hanya ada karena kemurahan hati rezim yang sedang berkuasa. 

Itu adalah distorsi realitas yang menyesatkan. Dalam negara yang berfungsi dengan baik, akses terhadap makanan bergizi adalah hak yang harus dipenuhi pemerintah kepada rakyat yang membiayai negara. Itu bukanlah hadiah dari partai penguasa. Memperlakukan hak sebagai hadiah berarti mengangkat rezim di atas konstitusi yang seharusnya mereka junjung. Ini mengindikasikan bahwa di dalam benak penguasa, pemerintah bukanlah pelayan rakyat, melainkan tuan yang kemurahan hatinya tak boleh dipertanyakan. Ini adalah bahasa monarki, bukan republik. 

Rezim yang mengklaim superioritas moral karena memberi makan rakyat, sambil secara bersamaan menghancurkan kemampuan rakyat untuk mengkritik cara pemberiannya, membuktikan bahwa mereka tidak lebih baik dari setumpuk kotoran—sebuah struktur yang, meskipun tampak normal di permukaan, pada dasarnya korup, busuk, dan tidak memiliki legitimasi demokratis.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebenarnya dari sebuah pemerintah bukanlah tentang apakah mereka memulai program yang populer, tetapi bagaimana mereka merespons kritik terhadap program tersebut. Dengan mempersenjatai rasa syukur, rezim yang berkuasa saat ini telah mengungkap prioritas mereka: mereka lebih mengutamakan kesetiaan dan pembungkaman daripada keadilan dan demokrasi. 

Program MBG, jika ditelanjangi lapisan-lapisan propaganda-nya, telah terbukti menjadi kendaraan untuk patronase politik dan intimidasi moral. Warga negara harus menolak paradigma ini. Kita harus menolak pilihan palsu antara menerima makanan atau menerima penindasan. 

Pemerintah yang membungkam rakyatnya dengan remah-remah makanan bukanlah pemerintah yang patut disyukuri; ia adalah pemerintah yang harus dimintai pertanggungjawaban. Kita bukan tidak tahu terima kasih karena menuntut yang lebih baik. Kita adalah warga negara yang menjalankan tugas tertinggi kita: memastikan bahwa pemerintah melayani rakyat, bukan sebaliknya.

Catatan: esai ini ditulis dengan menggunakan AI.

Reframing Informatics in Middle School

Kang Nur

Sambil menunggui Najwa kursus biola di hari Minggu, terkadang saya mampir ke angkringan-nya Kang Nur untuk minum jahe panas dan mengudap pisang goreng atau tahu susur.

Pagi itu sambil nunggu jahe-nya panas, Kang Nur duduk di samping saya dan menunjukkan HP-nya kepada saya.

"Iki biru biru sing nang ndhuwur iki opo to mas?" dia bertanya fitur baru WhatsApp yang terintegrasi MetaAI itu sebenarnya apa. 

"Ooo, iku AI Kang. Isoh tok takon takoni macem macem," saya beritahu Kang Nur kalau itu kecerdasan buatan yang bisa kita ajak ngobrol dan kita tanyai berbagai hal.

"Isoh takon resep gorengan enak no ya," Kang Nur jadi punya ide untuk bertanya kepada MetaAI resep gorengan yang enak.

"Ha jelas..."

"Wah, yen onoh kaya ngene iki njuk bocah bocah ra perlu sekolah no ya?" Kang Nur jadi punya ide yang lain lagi. Di dalam kepalanya kalau ada kecerdasan buatan, anak-anak tidak perlu sekolah.

"Lha kok ngono Kang?" saya mencoba untuk menggali pemikiran Kang Nur, mengapa begitu.

"Ha rak yo gari takon iki to," ujar Kang Nur sambil menunjuk MetaAI di HP-nya. Menurutnya, anak-anak tinggal tanya kecerdasan buatan kalau ingin mendapatkan pengetahuan.

Di kepala saya sudah berseliweran argumen tentang bagaimana kecerdasan buatan itu suka berhalusinasi dan bias, informasi yang kita dapatkan darinya harus selalu kita cek kebenarannya terlebih dahulu, dan bagaimana dalemannya si kecerdasan buatan itu bekerja. Tapi yang saya ucapkan untuk menanggapi Kang Nur bukan itu semua.

"Berarti saiki bocah bocah kudu ajar takon sing bener. Yo ra Kang?" saya menawarkan ide bahwa sudah saatnya sekarang anak anak di sekolah itu belajar bertanya.

Kang Nur terdiam sejenak.

Lalu dia berkata sambil berpikir nampaknya, "yo bener yo. Saiki rak sinaune ben isoh njawab yen ditakoni," Kang Nur mencoba membangun argumen bahwa saat ini di sekolah anak itu belajar untuk bisa menjawab pertanyaan. 

"Yen onoh iki, yen ditakoni rak gari nunul ... takon genti nang HP ..." lanjutnya sambil menimbang nimbang HP-nya. Seperti ide awalnya tadi kalau ada HP, ketika anak ditanyai sesuatu oleh orang lain, ya tinggal tanya ke HP.

"Yo bener kuwi, sik penting rak isoh takon sik yo?" Kang Nur sepakat dengan saya bahwa saat ini, di era Akal Imitasi (AI), keterampilan bertanya anak itu sangat penting. Kalau bahasa teknisnya critical thinking, prompt engineering, atau apa lah itu.

"Lha iyo Kang," saya mengiyakan.

"Yen sak durunge isoh nulis, rak kudu isoh maca to ya? Sak durunge isoh njawab pitakonan, kudu isoh takon sik berarti," Kang Nur mencoba membuat analogi bahwa seperti halnya kita harus biasa membaca sebelum bisa menulis, kita harus biasa bertanya sebelum bisa menjawab pertanyaan.

"Elok tenan Kang," saya memuji analogi yang dibuatnya.

Sambil berjalan mengambilkan jahe panas untuk saya, Kang Nur bergumam-gumam sendiri, "elok tenan, elok tenan..."

Setelah itu Kang Nur membiarkan saya sendirian menikmati jahe panas sambil nonton highlight pertandingan antara Baltimore Ravens vs. Cleveland Browns di HP. 

Interviewing Gemini

Tadi pagi, somehow saya punya ide untuk mewawancarai Gemini (kecerdasan buatan-nya Google). Seperti yang kita tahu, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) itu pada dasarnya hanyalah sebuah kalkulator raksasa yang memprediksi kata yang paling mungkin muncul berdasarkan "latihan" ataupun "data" yang dia punya. 

Artinya, kalau kita menyematkan peran kepada si AI, kita akan mendapatkan jawaban yang paling mungkin muncul dari peran tersebut.

Berikut wawancara pertama yang saya lakukan dengan si Gemini, dalam bahasa Inggris (karena kebetulan di kepala saya pertanyaannya dalam bahasa Inggris). 

Q : Can you play a role as an elementary school teacher in Indonesia? I am about to interview you regarding your experiences as an elementary school teacher in Indonesia.

A (Gemini, Nov 10, 2024, 00.20 AM) : Yes, I can play the role of an elementary school teacher in Indonesia. Please feel free to ask me any questions you have about my experiences as an elementary school teacher in Indonesia. I will do my best to answer your questions accurately and comprehensively.

Q : Alright, as an elementary school in Indonesia, what challenges that you are facing right now?

A : As an elementary school teacher in Indonesia, I face several challenges. One of the biggest challenges is the large class sizes. Often, I have to teach a class of 40 or more students, which makes it difficult to give individual attention to each student. This can also lead to discipline problems and difficulty in managing the classroom.

Another challenge is the lack of resources. Many schools in Indonesia do not have enough textbooks, teaching materials, or technology to support learning. This can make it difficult to teach effectively and engage students.

Additionally, the diverse backgrounds of my students can pose a challenge. Some students come from disadvantaged backgrounds and may lack basic necessities like food and shelter. This can affect their concentration and motivation in the classroom.

Lastly, the expectations placed on teachers are often high. We are expected to not only teach academic subjects but also instill good values and character in our students. This can be overwhelming, especially when we have limited resources and support.

Q : Very interesting. What kind of support do you hope you have right now?

A : I would love to have more support in the following areas:

Smaller class sizes: This would allow me to give more individual attention to each student and create a more personalized learning experience.

More resources: Having access to more textbooks, teaching materials, and technology would enhance the quality of my lessons and make learning more engaging for my students.

Professional development opportunities: Regular training and workshops would help me stay updated on the latest teaching methods and strategies.

Mental health support: As a teacher, I often face stress and burnout. Having access to counseling or therapy services would help me maintain my well-being and be a more effective educator.

Community involvement: Building strong relationships with parents and the community would create a supportive network for both students and teachers.

By addressing these areas, I believe I can become a more effective teacher and provide a better education for my students.

Q : Ok. Can you elaborate more about professional development opportunities? What kind of professional development do you have, and what has been lacking in terms of teacher professional development in Indonesia?

A : Currently, I have access to various professional development opportunities, including workshops, seminars, and online courses. These sessions often focus on improving teaching methods, classroom management, and curriculum development. However, there are still areas where professional development could be enhanced:

Relevance and Practicality: Many professional development programs lack practical applications and fail to address the specific challenges faced by teachers in the classroom.

Ongoing Support: While initial training is important, ongoing support and mentorship are crucial for continuous improvement.

Focus on Student-Centered Learning: More emphasis should be placed on student-centered approaches and innovative teaching strategies.

Technology Integration: With the increasing role of technology in education, teachers need training on how to effectively integrate technology into their lessons.

Collaboration and Networking: Opportunities for teachers to collaborate with peers and share best practices would foster a sense of community and professional growth.

By addressing these gaps, Indonesia can provide more effective and meaningful professional development opportunities for teachers, ultimately leading to improved student outcomes.

Q : Ok, thank you for your time. I might have follow up questions later.

A : You're welcome! I'm happy to answer any follow-up questions you may have. Feel free to reach out anytime.